SOP PPID
Kumpulan dokumen Standar Operasional Prosedur internal yang mengatur regulasi teknis pelayanan, sengketa, dokumentasi, hingga pengujian konsekuensi informasi.
Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
Untuk mewujudkan kepatuhan penuh terhadap UU KIP No.14 Tahun 2008, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah beroperasi menggunakan sepuluh instrumen SOP baku di bawah ini. Anda dapat menyaring kategori SOP atau mengunduh langsung dokumennya ke dalam perangkat Anda.
SOP PPID
Panduan standar menyeluruh tentang operasional harian pejabat pengelola informasi, alur administratif masuk, verifikasi berkas, hingga koordinasi persetujuan rilis data publik.
SOP PPID Disabilitas
Komitmen pelayanan inklusif ramah disabilitas. Mengatur penyediaan format ramah netra/rungu, pendampingan khusus di loket fisik, serta adaptasi penyerahan dokumen.
SOP Akurasi Informasi Publik
Mekanisme penjaminan mutu data. Mengatur tata cara penelaahan dan pemeriksaan silang akurasi informasi yang diperoleh dari unit kerja internal sebelum dipublikasikan.
SOP Penanganan Keberatan
Prosedur formal untuk menerima, mengevaluasi, dan menanggapi keberatan administrasi dari pemohon jika merasa informasi yang disajikan terlambat atau tidak memuaskan.
SOP Fasilitasi Sengketa
Tata langkah pendampingan hukum dan penyiapan berkas bukti/jawaban resmi untuk mengawal proses mediasi atau persidangan sengketa di Komisi Informasi (KI).
SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
Pedoman koordinasi internal antara sekretariat dengan atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang dilayangkan warga secara resmi.
SOP Dokumentasi Informasi
Standardisasi teknik digitalisasi arsip, penyimpanan fisik dokumen layanan, pencatatan registrasi, serta skema retensi pembuangan berkas informasi.
SOP Penyusunan DIP
SOP terpadu penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) tahunan. Mengatur koordinasi berkala lintas divisi Sekretariat DPRD dalam mengumpulkan informasi berkala/serta merta.
SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik
SOP pemenuhan komitmen pelayanan. Digunakan sebagai dasar internal untuk melakukan penegakan integritas maklumat dan pemberian ganti rugi layanan bagi publik.
SOP Uji Konsekuensi
Pedoman analisis dampak negatif dan dasar hukum tertulis bagi tim pertimbangan informasi untuk menguji apakah dokumen tertentu patut dikecualikan.
SOP Tidak Ditemukan
Silakan gunakan kata kunci lain untuk mencari dokumen SOP.